Kewarganegaraan

HAK ASASI MANUSIA

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN

Kelompok 3
Kelas : 2 NA

Nama: 1. Annajmi
2. Dahlia
3. Elariorita
4. Rusia
5. Refli Lucky
6. Putri Apirilia C.D

BAGAN PENCAPAIAN
HASIL PEMBELAJARAN

Sejarah Perkembangan HAM
1. Tahun 2500 sampai dengan tahun 1000 sebelum masehi

Perjuangan Nabi Ibrahim
Melawan kelaliman Raja Namrud yang memaksakan harus menyembah patung (berhala). Nabi Musa, memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan raja Fir’aun (Mesir) agar terbebas dari kewenang-wenangan raja yang merasa dirinya sebagai Tuhan.

Hukum Hamurabi
pada masa pemerintahannya dibuat kode resmi (hukum tertulis) pertama yang tercatat di dunia, yang disebut sebagai Piagam Hammurabi (Codex Hammurabi).

2. Tahun 600 Sebelum Masehi
Di Athena (Yunani), Solon telah menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya. Untuk itu dia membentuk Heliaie/ Mahkamah Keadilanuntuk melindungi orang-orang miskin dan Ecdesia/ Majelis Rakyat. Karena gagasan inilah Solon dianggap sebagai pengajar demokrasi.

3. Tahun 527 sampai dengan tahun 322 Sebelum Masehi
Corpus Luris
Pada masa Flavius Anacius Justianus menciptakan peraturan hokum modern yang terkodifikasi Corpus Luris sebagai jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia

Socrates dan Plato
Banyak dikenal sebagai peletak dasar diakuinya hak-hak asasi manusia, serta Aristoteles yang mengajarkan tentang pemerintahan berdasarkan kemauan dan cita-cita mayoritas warga.

4. Tahun 30 sampai dengan 632 Sebelum Masehi
Kitab suci Injil
Dibawa oleh Nabi Isa Almasih sebagai peletak dasar etika Kristiani dan nide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam kasih cinta, baik terhadap Tuhan maupun sesame manusia.

Kitab suci Alqur’an
Diturunkan kepada Nabi Muhammad banyak mengajarkan tentang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bujaksana, menerapkan asih saying, memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, dan sebagainya.

5. Tahun 1215
Magna Charta (Masa Pemerintahan Lockland di Inggris). Pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia.
1. Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari Great Council
2. Orang tidak boleh menangkap, dipenjara, disiksa atau disita miliknya tanpa cukup alas an menurut hokum Negara.
6. Tahun 1629
Petition of Rights (Masa Pemerintahan Charles I di Inggris)
1. Pajak dan hak-hak istimewa harus dengan izin parlemen
2. Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk
3. Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hokum perang
4. Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah.

7. Tahun 1679
Habeas Corpus Act ( Masa Pemerintahan Charles II di Inggris)
1. Jika diminta, hakim harus dapat menunjukan orang yang ditangkapnya lengkap dengan alas an penangkapan itu
2. Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dua hari setelah ditangkap

8. Tahun 1689
Bill of Rights ( Masa Pemerintahan Willem III di Inggris)
1. Membuat Undang-undang harus dengan izin parlemen
2. Pengenaan pajak harus atas izin parlemen
3. Mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen
4. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen
5. Parlemen berhak mengubah keputusan raja

9. Tahun 1776
Declaration of independence (Amerika Serikat)
Hak-hak yang tidak bisa dicabut dari dirinya ialah: hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan (life, liberty, and persuit of happiness). Dimuat secara resmi dalam Constitution of USA tahun 1787 atas jasa presiden Thomas Jefferson.

10. Tahun 1789
Decalaration des Droits de L’homme et du Citoyen (Perancis)
1. Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama
2. hak-hak itu adalah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan sebagainya.

11. Tahun 1918
Rights of Determination
Naskah yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson yang memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang adil

12. Tahun 1941
Atlantic Charter (Dipelopori oleh Franklin D. Roossevelt)
Empat kebebasan (The Foue Freedoms)
1. Kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi
2. Kebebasan untuk beragama dan beribadat
3. Kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan
4. Kebebasan seseorang dari rasa takut

13. Tahun 1948
Universal Declaration of Human Rights
Pernyataan sedunia tentang hak-hak manusia yangb terdiri dari 30 pasal. Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia yang dimuat di dalam konstitusi Negara masing-masing.

14. Tahun 1966
Covenants of Human Rights
Telah diartifikasi oleh negara-negara anggota PBB yang isinya :
1. The International on Civil and Political Rights, yaitu memuat tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik (persamaan hak antara pria dan wanita)
2. Optional Protocol, yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara mengadukan pelanggaran hak asasi kepada The Human Rights Commite PBBsetelah melalui upaya pengadilan di negaranya
3. The International Covenant of Economic, social and Cultural Rights, yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosialdan budaya.

Perkembangan HAM di Indonesia
A. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)
Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat
B. Periode Setelah Kemerdekaan ( 1945 – sekarang )
a) Periode 1945 – 1950
Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik.

b) Periode 1950 – 1959
Periode 1950 – 1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini menapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik.

c) Periode 1959 – 1966
Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhaap sistem demokrasi Parlementer. Pada sistem ini ( demokrasi terpimpin ) kekuasan berpusat pada dan berada ditangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur poltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik.
d) Periode 1966 – 1998
Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan Pengadilan HAM, Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM ) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993.

e) Periode 1998 – sekarang
Pergantian rezim pemerintahan pada tahan 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang – undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi Negara ( Undang – undang Dasar 1945 ), ketetapan MPR ( TAP MPR ), Undang – undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang – undangam lainnya.

Peraturan perundang-undangan HAM
1. UUD 1945
– Pasal 28 A sampai Pasal 28 J
2. Tap MPR
– Nomor XVII/MPR/1998 Pasal 1 sampai Pasal 7
3. UU
– UU Pasal 39 tahun 1999
4. Perpu
– Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 tahun 1999
5. PP
– Nomor 3 tahun 2002
6. Kepres
– M.HH-06.KP.09-02 Tahun 2008
Tentang Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan Pada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
7. Perda
– Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Instrumen penegakan HAM di Indonesia

Berbagai Instrumen penegakan HAM di Indonesia
a. Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945
b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998
c. Piagam hak asasi manusia di Indonesia dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Lembaga Perlindungan HAM:
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
4. Lembaga Bantuan Hukum
5. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum

HAM berat
Pelaksanaan HAM berat mempunyai motivasi untuk memusnahkan sekelompok atau sebagian suku, ras, dan agama tertentu.
Salah satu contoh pelanggaran HAM berat :

1. JenisKejahatanGenosida.

a.Membunuhanggotakelompok;
b.Mengakibatkanpenderitaanfisikataumental yang beratterhadapanggota-anggotakelompok;
c.Menciptakankondisikehidupankelompokyang akanmengakibatkankemusnahansecarafisikbaikseluruhatausebagiannya;
d.Memaksakantindakan-tindakanyang bertujuanmencegahkelahirandidalamkelompok; ataue.
e.Memindahkansecarapaksaanak-anakdarikelompoktertentukekelompoklain.

2. KejahatanTerhadapKemanusiaan

Pasal9 UU 26/2000: salahsatuperbuatanyan dilakukansebagaibagiandariseranganyang meluasatausistematikyangdiketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

JenisKejahatanterhadapKemanusiaan

a.Pembunuhan;
b.Pemusnahan;
c.Perbudakan;
d.Pengusiranataupemindahanpenduduksecarapaksa; e.Perampasankemerdekaanatauperampasankebebasanfisiklain secarasewenang-wenangyang melanggar(asas-asas) ketentuanpokokhukuminternasional;
f.Penyiksaan;
g.Perkosaan, perbudakanseksual, pelacuransecarapaksa, pemaksaankehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

Gerakan Aceh Merdeka
memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa.

Gerakan 30SPKI
jumlah korban berkisar antara 78.000 sampai dua juta jiwa, atau rata-rata 432.590 orang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: